Tempo.Co, Jakarta- Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ingin membeli layanan bus listrik dari pihak swasta. Cara ini dilakukan agar Bus Rapid Transit (BRT) di berbagai kota besar di Indonesia mulai beralih, dari bus berbahan bakar bensin menjadi bus listrik.
“Saya kan ada skema buy the service, BRT, itu mungkin yang saya mau dorong dulu,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi saat ditemui di acara peluncuran Roadmap Ekosistem Kendaraan Listrik Grab Indonesia di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.
Selama ini buy the service ini sebenarnya akan mulai diterapkan Kemenhub mulai 2020. Jika sebelumnya Kemenhub memberikan hibah BRT ke daerah, maka kini Kemenhub cukup meminta bantuan ke swasta yang punya bus untuk menjalankan BRT. Nanti, Kemenhub tinggal membayar ke swasta tersebut.
Sejalan dengan itu, Kemenhub juga akan mendorong bus-bus milik BUMN dan BUMD agar beralih ke bus listrik. Mulai dari bus Transjakarta hingga bus milik Perum Damri. “Secara bertahap,” kata dia.
Budi mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Mobil Listrik telah memberikan jaminan bagi siapapun untuk mengoperasikan kendaraan listrik. Sebagai tambahan, Kemenhub juga memberikan sejumlah insentif kepada pemilik dan operator kendaraan listrik.
Saat ini, biaya uji tipe untuk kendaraan listrik combustion engine mencapai Rp 50 juta per tipe. Tapi khusus untuk kendaraan listrik, kata Budi, biayanya hanya Rp 25 juta.
Ini belum termasuk insentif lain yang diberikan oleh pemerintah daerah. Seperti di DKI Jakarta, di mana kendaraan listrik akan terbebas dari aturan ganjil genap. “Atau aturan parkir gratis untuk kendaraan listrik oleh pemerintah daerah,” kata dia.
